Kang Hermanto

Kang Hermanto
thumbnail

Nayya Menangis...

Posted by Kang Hermanto on Selasa, 19 Mei 2020

Seusai tarawih, ada yang mendadak menangis dan lantas tak berkata-kata lagi, si Nayya (6 th). Ia menangis sejadi-jadinya dan memeluk saya erat-erat, tak lama setelah saya bilang bahwa Ramadhan insyaAllah tersisa 2-3 hari lagi.

Sebelumnya ia sempat mengkonfirmasi, "Beneran, bi?" Setelah saya iyakan dan berpesan agar perbanyak do'a agar tahun depan ketemu Ramadhan lagi, itulah yang terjadi kemudian. 😭

Saya tanya berulang kali kenapa menangis, ia tak menjawab. Hanya geleng-geleng kepala dan terus saja mendekap erat. Ya Allah...

Saya lihat, putri ketiga saya ini memang berubah. Di awal Ramadhan, ia susah untuk tuma'ninah ikut sholat tarawih. Hingga saya sampaikan, "Kalau capek, duduk saja, Nay. Gak papa". Namun memasuki pekan kedua, ia tak lagi merengek seperti itu. Bahkan saya amati, di sepuluh hari terakhir ini ikut kedua kakaknya bangun pukul 02.00 WIB untuk sholat lagi. Alhamdulillah...

Akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan lebih sering di rumah, saya akhirnya memang lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Secara aklamasi pula, saya dikukuhkan jadi imam tarawih tetap sepanjang bulan (di rumah). Sepaket dengannya, sesudah tarawih kami biasanya ber-tilawah dan terlibat dalam bermacam obrolan.

Seperti halnya pekan lalu itu. Kami terlibat obrolan cukup panjang, serius namun diselingi canda. Gara-garanya, begitu usai salam Sholat Witir, Nayya tiba-tiba nyeletuk, "Bi, apa pentingnya sholat sih?" Ggrrrr... Heloooow. Kakak-kakaknya langsung protes, "Koq tanyanya gitu?!#$" Hehehe... Setelah atur nafas, saya menengahi mereka dan berupaya menjelaskan.

Di Ramadhan tahun-tahun lalu, saya memang jarang di rumah. Ada saja kegiatan terkait pekerjaan hingga malam. Setiba di rumah, anak-istri telah bersiap tidur. Dalam kondisi itu, saya kemudian lebih sering bergabung dengan bapak-bapak di musholla.

Ya, saya menyadari, inilah sebagian dari hikmah #stayathome Anyway, saya masih penasaran dengan alasan kenapa Nayya menangis. Moga segera terjawab ya... 🙂

#27ramadhan #dirumahsaja #pakaimasker #physicaldistancing
18.04
thumbnail

Ukuran Prasasti Peresmian

Posted by Kang Hermanto on Minggu, 10 Mei 2020

Berapakah ukuran standar prasasti yang digunakan dalam rangka sebagai tanda peresmian? Mengutip dari sejumlah buku sumber, salah satunya Buku Pedoman Keprotokolan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dijelaskan bahwa bentuk prasasti dapat landscape (seperti contoh di atas) atau portrait, dengan perbandingan 2 : 3. Direkomendasikan berukuran 60 x 90 cm, dan sebaiknya tidak kurang darinya.

Kata-kata peresmian cukup sebagaimana pada contoh, dalam hal ini diperkenankan ada tambahan tulisan Arab berlafal basmalah sebagai identitas gedung. Pejabat yang menandatangani cukup 1 orang, yaitu pejabat yang meresmikan (panitia tidak perlu turut serta menandatangani). Khusus proyek yang diresmikan oleh Pejabat Pusat/ Provinsi (Presiden/ Menteri/ Gubernur), maka dilakukan penyesuaian seperlunya.

Demikianlah standar prasasti peresmian yang digunakan dalam acara-acara resmi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsurnya terdiri dari:
- Logo 
- Kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa", atau "Dengan Rahmat Allah SWT"
- Nama proyek
- Kata-kata "Diresmikan oleh"
- Jabatan yang meresmikan
- Nama yang meresmikan
- Tempat dan tanggal

Sampai di sini, sudah jelas ya?! [*]
22.30
thumbnail

20 Jam Kuasai Keprotokolan

Posted by Kang Hermanto on Senin, 04 Mei 2020

Kemampuan Bandung Bondowoso membangun 999 candi dalam semalam untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang, hanya ada di cerita legenda di balik Candi Prambanan. Di dunia nyata terlebih sekarang, sulit menjumpai kemampuan tersebut. Demikian pula dalam hal kemampuan teknis di bidang keprotokolan, ia tak terjadi dalam semalam.

Setiap petugas protokol harus terus berproses untuk mengasah kemampuan dan intuisinya. Semakin banyak jam terbang, maka semakin banyak pula referensi yang dimiliki untuk menjadi bekal dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Menilik penelitian Profesor K. Anders Ericsson dari Universitas Florida, disimpulkan bahwa untuk dapat menguasai suatu keahlian baru dibutuhkan sekitar 10.000 jam. Teknik ini terkenal sebagai “aturan 10.000 jam”. Jadi jika kita ingin mempelajari sesuatu, menguasai hal tersebut, dan menjadi ahli sehingga dapat menjadi orang top di bidang yang kita kuasai, dibutuhkan waktu selama 10.000 jam.

Aturan 10.000 jam didasarkan atas penelitian pada orang-orang yang ahli dan top di bidangnya, antara lain atlet profesional, musisi tingkat dunia, master catur. Dan ahli-ahli top dunia lainnya. Ditemukan fakta bahwa dengan semakin keras berlatih, dengan semakin lama berlatih, maka semakin baik kemampuan orang tersebut dalam bidang yang hendak dikuasai.

Persoalannya, apakah kita mempunyai waktu sebanyak itu? Tenang, jangan berkecil hati. Ada temuan menarik John Kaufman penulis buku bestseller internasional no 1 berjudul "The First 20 Hours; mastering the Toughest Part of Learning Anything". Menurutnya, dibutuhkan 20 jam saja untuk menguasai hal baru. Menguasai yang dimaksud adalah dapat melakukan sesuatu dengan baik. Ya, butuh 20 jam saja, yakni dengan fokus, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dipelajari.

Hitungan 20 jam adalah 45 menit sehari selama 1 bulan. 20 jam tidaklah susah untuk dilakukan. Namun, 20 jam tersebut tidaklah dilakukan secara sembarangan. Terdapat 4 langkah cerdas untuk menguasai sesuatu selama 20 jam, di antaranya: (1) Memecah keahlian yang hendak dikuasai menjadi keahlian-keahlian yang lebih kecil, (2) Belajar dengan mengevaluasi diri sendiri, (3) Buang penghalang untuk berlatih, dan (4) Jangan baper (bawa perasaan) ketika berproses menguasai suatu hal yang baru.



Nah, ada jalan bukan?! Lantas, hal apa saja yang harus kita pelajari dalam 20 jam agar dapat menguasai teknis keprotokolan? Kita ulas lebih khusus di tulisan lainnya ya... [*]
13.07
thumbnail

Keprotokolan Bukan Ilmu Pasti

Posted by Kang Hermanto on Minggu, 03 Mei 2020

Keprotokolan bukan merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang pasti, melainkan gabungan antara art dan science. Implementasi protokol merupakan formulasi dari berbagai macam disiplin ilmu serta peraturan-peraturan keprotokolan yang menaungi yang harmonis. Sehingga protokol tidak bersifat hitam di atas putih, melainkan pelangi yang penuh warna-warni. Inilah uniknya protokol.

Mencermati hal tersebut, maka perlu kita sadari bahwa seyogyanya seorang petugas protokol harus bertindak luwes dan fleksibel. Tindakan ini bukan berarti tanpa prinsip yang jelas, melainkan sebuah sikap untuk selalu menghadirkan win win sollution saat menghadapi permasalahan di lapangan. Sebab tugas utama protokol adalah menjaga hubungan baik antarpihak.

Mengedepankan peraturan formal saja tentu akan berpotensi mendapatkan hambatan dalam tugas. Maka tradisi, kebiasaan dan kebijakan pimpinan juga perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. Inilah uniknya pelaksanaan tugas keprotokolan. Dinamika terjadi begitu cepat dan menuntut tindakan sigap, tepat dan tidak meninggalkan kegaduhan yang berujung pada keretakan hubungan.

Lantas, secara teknis bagaimana caranya? Nanti di lain kesempatan kita bahas lebih detail ya. :-) [*]
19.25
thumbnail

Ruang Lingkup Keprotokolan

Posted by Kang Hermanto on

Nah, lanjut lagi obrolan seputar keprotokolan ya. Kali ini saya sharing-kan soal ruang lingkupnya. Telah jelas dalam UU No. 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Tata tempat yang dimaksud adalah tata urutan atau lebih banyak dikenal sebagai Order of Presedence atau Preseance dalam Bahasa Perancis. Pada hakekatnya mengandung unsur-unsur siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah mereka yang mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat dan derajat serta kedudukannya di dalam negara atau masyarakat. Dalam aspek ini, kita harus cermat mempertimbangkan aturan yang layak, etika, kepantasan, keindahan dan humanis sebagai acuan.

Sedangkan tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan dan perlengkapan upacara untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dihadiri oleh Pejabat Negara atau Pemerintahan. Dapat juga dihadiri oleh masyarakat yang perlu diatur juga perihal tata penempatannya.

Terakhir, tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat baik Negara atau Pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu dalam setiap kegiatan. Tata penghormatan sendiri meliputi tata cara pemberian hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk menunjang suksesnya suatu acara. Secara spesifik, tata penghormatan diberikan kepada seseorang atau kelompok dapat berupa pemberian tata tempat, pemberian penghormatan berupa bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia dan pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Jadi itu tadi ya... Andaikata Anda ditugaskan sebagai protokol, maka akan melaksanakan pengaturan di 3 (tiga) hal di atas. [*]
19.17
thumbnail

Protokol Tak Berarti Pembawa Acara

Posted by Kang Hermanto on

Saat beraktifitas di OSIS SMA dulu, dalam sebuah acara saya kerap mendapati pertanyaan, "Yang jadi protokol siapa?", "Protokol-nya siapa?". Setelah diusut, yang dimaksud protokol tersebut rupanya pembawa acara. Ya, istilah protokol memang kerap diidentikkan dengan pembawa acara. Di banyak tempat demikian.

Padahal sejatinya tidak demikian. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa istilah protokol berasal dari bahasa Yunani yaitu protos dan kolla yang dalam arti harfiah mempunyai arti perekat yang pertama. Ini semacam cover pada sebuah dokumen. Maknanya, protokol berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pertama atau utama. Dari sini pula kita bisa pahami istilah jalan protokol di suatu wilayah. Maka jalan yang dimaksud merupakan jalan yang berada di jantung wilayah atau area utama.

Selanjutnya Thanon (2017) menuturkan bahwa Ensiklopedia Britanica 1962 mendefinisikan Protocol is a body of ceremonial rules to be observed in all written or personal official intercourse between the Heads of different States or their Ministers. It lays down the styles and titles of states, their Heads and Public Ministers and indicates the forms and customary courtessies to be observed in all international acts.

Jika membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, protokol diartikan sebagai surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan (persetujuan dan sebagainya), tata cara (upacara dan sebaginya) yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Definisi ini kian mementahkan bahwa protokol sama dengan pembawa acara.

Lebih lanjut, UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur perihal aktifitas protokol di negara kita. Di Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, "Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.”

Nah... sampai di sini, telah kita pahami bahwa protokol itu tak berarti pembawa acara ya. Protokol merupakan bidang aktifitas yang lebih luas dari itu. Namun dalam suatu acara, sekali waktu protokol memang terkait dengan tugas pembawa acara. Protokol menaungi aktifitas tersebut. [*]
19.04
thumbnail

Sing Waras Ngalah

Posted by Kang Hermanto on Selasa, 20 Desember 2016

Itu adalah ungkapan yang biasanya disuguhkan untuk mengakhiri perdebatan. Ya, give in (mengalah), bukan give up (menyerah)! He... Lha, apa bedanya?

Kalau ‘mengalah’ itu sebuah kondisi menyengaja diri menjadi kalah. Bukan berarti sudah tidak berdaya, namun justru dayanya masih banyak. Namun menahan diri jadi pilihan. Dengan pertimbangan tertentu, ia tidak melarutkan diri dalam sebuah kondisi yang menurutnya sia-sia.

Maka hal ini amat kontras dengan kata ‘menyerah’. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa seseorang telah kehabisan daya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghadapi sebuah kondisi. Tiada pilihan lain, selain melarutkan diri dalam keadaan yang menderanya.

Nah, terkait ungkapan “Sing waras ngalah”, saya tertarik untuk menyoalnya. Pernyataan ini tampak mewakili sebuah kondisi superioritas, yaitu mengalah. Bukannya kondisi inferior, yaitu menyerah. Dari pernyataan tersebut, kita mendapat kesan bahwa yang mengalah itu waras, sedangkan yang tidak itu sebaliknya. Apakah sepenuhnya benar demikian?

Dengan mantap saya katakan, “Belum tentu!!” (dengan 2 tanda seru). Pernyataan tersebut bisa jadi sebuah dalih saja untuk menarik diri dari sebuah kondisi yang sudah tidak membuat nyaman. Itu persoalannya. Kenyamanan tersebut belum tentu berkonotasi positif.

Dalam sebuah perdebatan, setelah menggelinding sedemikian rupa dengan bermacam celoteh, maka “Sing waras ngalah” bisa jadi senjata pamungkas. Tepatnya ketika sudah merasa tidak mampu lagi meladeni perdebatan yang kian menukik, semakin tajam dan lalu tampak menyudutkan diri.

Dalam kondisi seperti itu, tepatlah meluncurkan senjata ampuh “Sing waras ngalah”. Lalu berlalu saja sambil menutup telinga dan memejamkan mata dari perdebatan yang sedang berlangsung sengit. Hehe, kabur nih ye...

Maka berhati-hatilah. Menggunakan ungkapan “Sing waras ngalah” belum tentu benar-benar mewakili sebuah kewarasan. Ungkapan ini akan benar jika lawan telah diidentifikasi bahwa yang bersangkutan "tidak waras" (dalam tanda kutip). He... Jadi lihat dulu konteksnya, bro! [*]
00.53
thumbnail

Takut Salah, Bagaimana?

Posted by Kang Hermanto on Rabu, 14 Desember 2016

Takut salah itu wajar. Hal tersebut manusiawi. Namun ketika rasa takut itu lantas mendegradasi diri, ini yang jadi masalah. Andaikata gara-gara takut salah malah membuat kita menjadi pribadi yang terpuruk, ini yang nggak bener.

Dalam melakukan apapun, kita tentu menimang baik buruknya, serta manfaat mudharatnya. Termasuk soal mengelola rasa takut tersebut. Kita tentu tidak bijak kepada diri ketika menanganinya dengan salah, yakni rasa takut yang merugikan.

Hendak menghadap pimpinan... takut, mengacungkan jari untuk bertanya... takut, menerima tantangan baru di tempat kerja... takut, diminta tampil ke depan oleh guru... takut. Jika sikap tersebut yang dipelihara, bersiaplah memanen hasilnya.

Lihat saja, kelak kita akan jadi pribadi penakut. Jauh panggang dari api akan tampil jadi pribadi yang maju. Banyak orang yang semula memberi kepercayaan, perlahan meninggalkan kita. Jika sudah demikian, jangan harap ada perbaikan atas hidup yang sedang dijalani.

Jika sudah begini, semua berpulang kepada diri kita sendiri. Ingat, “Satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri.” – Franklin Delano Roosevelt. [*]
18.20
thumbnail

Semangat Koncoisme dalam Implementasi Kebijakan Publik

Posted by Kang Hermanto on


Ah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bukankah hari ini merupakan era transparansi publik? Dan rakyat seantero negeri sedang giat meneriakkan soal keadilan? Baiklah, saya akan coba menjelaskannya dalam tulisan singkat ini.
Sebelum membahas lebih mendalam, kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan sosial. Terkait kata implementasi, Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, “implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”.[1] Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis, implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil.
Apabila pengertian di atas dirangkaikan dengan kebijakan sosial, maka kata implementasi kebijakan sosial dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan sosial yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan sosial, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis. Ia berbeda dengan proses formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978: 25) mengemukakan bahwa, “Policy implementation is the application af the policy by the government's administrative machinery to the problem[2]
Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan sosial merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.
Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan sosial (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/ penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Nah, selanjutnya untuk lebih memahami analisis tentang impelementasi kebijakan, perlu kita ketahui adanya unsur-unsur yang terkait di dalamnya, yaitu: “(1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).”[3]
Unsur pelaksana merupakan unit birokratif yang berperan dominan dalam implementasi kebijakan. Dialah yang menjalankan fungsi adminitratif terkait bagaimana program/ kebijakan dilakukan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya, ia melakukan berbagai tindakan berupa: “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian”[4].
Dengan otoritas itulah, potensi praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan bermula. Faktor lingkungan akan mempengaruhi bagaimana unsur pelaksana menetapkan target groups. Dalam hal ini, faktor komunikasi sangat sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Maka jangan heran jika program kebijakan kerap akan menyasar target groups yang sudah sangat dikenal dengan baik, yaitu mereka yang selama ini menjadi “konco” (teman). Karena hanya dengan merekalah komunikasinya bagus, bukan dengan pihak yang selama ini berseberangan, contohnya rival politik. “Konco” sebagai target group tentu saja akan memiliki akses yang baik terhadap bermacam kebijakan yang akan diimplementasikan.
Untuk memahami hal ini, mari kita kaji model implementasi kebijakan yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik.[5]
Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.
Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu: (1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; (2) kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Agar lebih gamblang, praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan dapat kita lihat dalam kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai hanya memberi keuntungan untuk para pengembang proyek tersebut. Reklamasi tersebut juga dianggap hanya untuk kepentingan bisnis bukan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan bahwa program reklamasi hanya akan mendorong permasalahan ekologis, salah satunya banjir semakin meningkat. Pasalnya, pengerukan pasir akan dilakukan disejumlah tempat seperti di Jakarta dan Banten misalnya. Pencemaran hidup pun akan terjadi di mana-mana, begitu juga dengan kerusakan pada tempat yang dikeruk itu sehingga tidak ada lagi keseimbangan antaran lingkungan hidup dengan kehidupan masyarakat.[6]
Dalam tataran konsep, kebijakan reklamasi dan penggusuran tampak ideal dan mulia. Namun pada tahapan praktek atau implementasi, kebijakan tersebut justru beraroma kolusi dan menguntungkan pihak tertentu. Inilah yang saya sebut dengan semangat “koncoisme”. Contoh lain, penerima manfaat atas program-program sosial cenderung hanya dari kalangan yang dekat dengan penguasa (baca: unsur pelaksana). Meskipun dalam hal target groups terdapat kriteria-kriteria, namun perlu dipahami_sebagaimana yang disampaikan Smith_bahwa hal tersebut dipengaruhi aspek sosial dan politik pula.
Begitulah, sedikit narasi tentang bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasi tidak dengan cara yang ideal. Sebuah praktek yang abai terhadap kepentingan bersama, namun hanya menguntungkan sebagiannya saja. [*]




[1] Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI, hlm. 24
[2] Tachjan, loc.cit.
[3] Ibid., hlm. 37
[4] Siagian, S.P, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 69
[5] Tachjan, op.cit., hlm. 37
[6] Andi Sandita Murti, Reklamasi Teluk Jakarta Hanya Rugikan Masyarakat, diakses dari http://metro.sindonews.com/read/1101240/171/reklamasi-teluk-jakarta-hanya-rugikan-masyarakat-1460692071
17.41
thumbnail

Reklamasi Pantura Jakarta, Untuk Kesejahteraan Rakyat?

Posted by Kang Hermanto on



Di awal tulisan, perlu kita sadari kembali bahwa kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.
Pada kesempatan ini, saya tertarik untuk mengulas tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Persoalan ini menarik, karena selain kontroversial, kebijakan reklamasi tersebut sarat intrik dan desas-desus.
Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.[1]
 Pada Juni lalu, Menko Maritim yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli menyatakan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan secara permanen. Saat itu dinyatakan bahwa penghentian dilakukan karena adanya pelanggaran berat, seperti pembangunan di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penghentian dilakukan tanpa adanya keputusan tertulis. Basuki menilai, seorang menteri tidak berwenang mengeluarkan keputusan dalam proyek reklamasi karena ia menganggap bahwa wewenang itu harus langsung dari presiden.
Kenyataan tersebut tentu saja lantas melahirkan polemik. Dan hal ini ditengara menjadi penyebab dicopotnya Rizal Ramli dari kabinet beberapa bulan kemudian. Alibi tersebut seolah mendapatkan pembenarannya ketika Luhut B. Panjaitan, pengganti Rizal Ramli, justru memutuskan memberikan izin (kembali) kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta.
Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).[2]
Sayangnya, pemerintah tampak kurang transparan dalam membuka dokumen hasil kajian tersebut sebagai basis akademik dilanjutkannya megaproyek reklamasi. Pemerintah terkesan mengonsumsi sendiri hasil kajian itu sehingga masyarakat tidak dapat menilai kelayakan kajian reklamasi dimaksud.
Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga kini masih proses hukumnya masih belum selesai. Semuanya dilabrak dan menunjukkan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan ketatanegaraan.[3]
Aturan yang sedang diajukan agar jadi pertimbangan antara lain Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, Permen-KP No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan bahkan Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta. Kesemuanya ini menyoal tentang lingkungan hidup.
Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan, mengingat reklamasi pantai kerap menghadirkan kerusakan lingkungan. Mengenai hal ini, sebaiknya kita simak keuntungan dan kerugian dari kacamata teknik sipil berikut ini. Pertama, keuntungan reklamasi pantai utara Jakarta yaitu: menambah luas daratan untuk pemukiman dan kegiatan lainnya, sebagai dinging pelindung daratan Jakarta yang sebagian ketinggiannya sudah rata atau bahkan di bawah permukaan laut ketika terjadi pasang surut, sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah, menciptakan lapangan kerja baru selama proses pembuatan dan operasionalisasi pulau, sebagai bangunan pemecah gelombang, sebagai icon baru Indonesia sebagai negara maritim yang berhasil memanfaatkan laut secara maksimal.[4]
Kedua, terkait kerugiannya dari sisi lingkungan, pakar Oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mencatat beberapa dampak negatif reklamasi seperti peningkatan sedimentasi (pengendapan material) sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan dan penurunan kecepatan arus sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar.
Kerugian lain yang cukup prinsip ialah merubah budaya dan pekerjaan nelayan di sepanjang pantai tersebut dalam mencari ikan di laut. Masa depan nelayan tampak buram. Mereka harus harus melaut lebih jauh, karena memutari pulau-pulau. Biaya solar habis banyak, begitu pula perbekalan makan, sedangkan penghasilan tidak ada. Semakin keruhnya air laut oleh pasir dan material pembangunan pulau diyakini menjadi penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan para nelayan hingga lebih dari 50 persen. Dulu per orang bisa dapat Rp200 ribu atau sedikitnya Rp150 ribu sekali melaut, sekarang paling hanya kebagian Rp25 ribu sampai Rp50 ribu karena satu perahu diisi 30 nelayan.[5]
Begitulah kurang lebih keuntungan dan kerugian proyek reklamasi tersebut. Kini kita dapat melihat, keuntungannya lebih berpihak kepada siapa? Dan kerugiannya dirasakan siapa?
Dalam hal ini sebaiknya kita pahami kembali soal Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto, 2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.[6] Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin.
Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.
Apa yang terjadi dengan reklamasi pantai utara Jakarta tentu saja bertolak belakang dengan konsep welfare state. Pemerintah tampak tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara di sepanjang pantai yang notabene mayoritas nelayan. Mencermati hal itu, Sejarawan Universitas Indonesia, JJ. Rizal, mengatakan bahwa hal itu menujukkan bahwa Jakarta dibangun dan dijalankan hanya untuk penuhi hasrat-hasrat kepentingan dari kaum aristokrasi politik dan uang saja. Megaproyek 17 pulau buatan di Teluk Jakarta menyisihkan nelayan dan masyarakat Betawi di pesisir. Padahal, etnis asli Jakarta dari kawasan pesisir memiliki sejarah dan orang ternama pada masanya.[7]
Mendapati fakta tersebut, tentu kita mengernyitkan dahi. Kesejahteraan warga miskin dan rakyat kecil dikalahkan oleh kepentingan para pengembang proyek reklamasi yang disuguhi karpet merah oleh pemerintah. Lalu, masih pantaskah mengatakan bahwa reklamasi pantai utara Jakarta untuk kesejahteraan rakyat? [*]





[1] Mada Sutapa, Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, 2015, Universitas Indonesia, hlm. 2
[2] Alsadad Rudi, Pemerintah Sepakat, Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/13/20512321/pemerintah.sepakat.reklama-si.di.teluk.jakarta.dilanjutkan
[3] Sarnapi, Reklamasi Dilanjutkan, Kerusakan Teluk Jakarta Akan Semakin Parah, http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/18/reklamasi-dilanjutkan-kerusakan-teluk-jakarta-akan-semakin-parah-380127
[4]Ahadi, Dampak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, http://www.ilmusipil.com/ dampak-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-keuntungan-dan-kerugian
[5] Yashinta Difa, Derita nelayan seiring reklamasi pantai Jakarta , diakses dari http://www.antaranews.com/berita/554994/derita-nelayan-seiring-reklamasi-pantai-jakarta
[6]Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung, hlm. 13
[7] M. Vidia Irawan, Sejarawan UI: Ahok Singkirkan Kebudayaan Betawi Pesisir dan Tanah Abang, diakses dari http://www.aktual.com/sejarawan-ui-ahok-singkirkan-kebudayaan-betawi-pesisir-dan-tanah-abang/
17.37