Otonomi Daerah di Simpang Jalan


Siapa yang tidak menyukai berkah otonomi daerah? Dengan kewenangan serta potensi yang dimiliki, Pemkab/ Pemkot/ maupun Pemprov berhak mengatur rencana-rencana pengembangan wilayahnya. Hal ini memang menjadi kodrat sesuai definisi di dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Terkait hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntut agar daerah menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengembangan wilayah. Dalam setiap kesempatan rapat bersama para Kepala Daerah, beliau menekankan agar para pimpinan daerah di kabupaten/ kota maupun provinsi tidak boleh hanya berperan sebagai administrator daerah saja. Tetapi juga harus menjadi inovator, bahkan enterpreneur. Presiden meminta agar daerah-daerah menciptakan iklim investasi dan iklim berusaha yang sehat di daerahnya. Sehingga daerah tidak menggantungkan apapun juga dari pemerintah pusat, tetapi berupaya sendiri. Inilah tuntutan kemandirian yang tidak terbantahkan.
Bagi daerah kaya potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tuntutan presiden semacam itu bisa gampang saja saja. Namun apalah dikata, kemampuan dan potensi itu tidak sama. Alih-alih mencapai pemerataan, otonomi daerah justru rentan menciptakan kesenjangan antardaerah dan berpotensi menciptakan disharmoni di kalangan masyarakat antara kawasan yang satu dengan lainnya. Statemen ini diperkuat oleh hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) beberapa waktu lalu, yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya otonomi memang agak mengabaikan aspek-aspek pengembangan daerah secara merata. Sejumlah daerah, dengan potensinya yang pas-pasan, ternyata tidak berubah sejak otonomi dilakukan. Misalnya geliat pembangunan di sejumlah kabupaten seperti Janeponto, Gunung Kidul, Berau, Bengkulu Utara dan Indragiri Hilir dan daerah-daerah yang dijadikan kasus penelitian tersebut, berbeda dalam tingkat pencapaiannya dibandingkan dengan kabupaten/ kota di provinsinya. Tentu akan sangat kontras dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam lansiran data diwww.bappeda.kutaikartanegarakab.go.id menyebutkan bahwa pada 2008 memperoleh dana perimbangan dari sektor migas sebesar Rp 2,81 triliun.
Namun yang kita persoalkan bukan tentang besaran dana perimbangan, akan tetapi fokus pada soal kemandirian yang menurut banyak pakar diindikasikan oleh perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menyebut bahwa PAD itu mencerminkan kewenangan daerah untuk menggalinya secara mandiri dan sebagai tolak ukur kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Dari pantauan awal penulis, masih banyak daerah yang ber-PAD kecil. Kabupaten Kutai Kartanegara saja pada tahun 2007 baru mampu menyumbangkan PAD sekitar 4,92 % dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp 157,42 milyar (2008: 52). Prosentase pendapatan selebihnya masih didrop oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya terkait upaya pembukaan kesempatan investasi, pemerintah daerah selayaknya waspada. Sebab UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi payung hukum investasi di Indonesia layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi akan memperkaya pemerintah daerah namun di sisi yang lain justru mematikan ekonomi riil daerah itu sendiri. Bagaimana tidak, UU investasi tersebut berhaluan neoliberalisme. Seperti yang tampak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 disebutkan bahwa, “Segala ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut UU ini juga memberikan perlakuan sama antara Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Ini tampak pada Bab II Asas dan Tujuan serta Bab V Perlakuan terhadap Penanam Modal dalam UU tersebut. Selain itu, pembedaan bidang usaha juga tidak tampak dalam UU yang dijadikan dalil investasi di Indonesia tersebut. Hal ini tampak pada Bab VII Bidang Usaha Pasal 12 yang menetapkan, “Bidang usaha yang tertutup bagi PMA: a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini jelas memberikan jalan lebar bagi para investor asing untuk menguasai banyak bidang usaha domestik dan berpotensi memusnahkan pengusaha lokal yang kita ketahui sarat dengan keterbatasan.
Lihat saja fenomena yang merebak saat ini. Sejumlah hypermart atau mall mulai bertengger di kota-kota kecil dan mendulang konsumen lokal. Beragam franchisebahkan sudah menjamah hingga ke pelosok desa seperti Indomaret dan Alfamart. Sebagai efeknya, toko-toko kelontong di pedesaan berpotensi tergusur karena kalah dalam persaingan. Dalam hal ini, lantas apa yang bisa dilakukan oleh Pemda?
Lebih lanjut, spirit entrepreneurship yang sedang gencar ditumbuhkan di daerah pada perkembangannya memang berpotensi menjadi ancaman, utamanya terkait para pemodal besar. Sebaiknya perli kita tilik komentar Abba P. Lenner yang menyatakan, “Ilmu ekonomi aliran utama (Liberalisme dan Neoliberalisme) telah memecahkan sebuah masalah besar: mengganti suatu proses politik yang intinya berupa konflik kekuasaan dengan istilah transaksi” (2002: 166). Maksudnya, pasar dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kegagalan atau keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Lebih ekstrim lagi, para pelaku usaha yang menganut Neoliberalisme ini berprinsip bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya lalu lintas barang/ jasa/ modal tidak terkontrol oleh aturan atau regulasi apapun. [*]
Share this article :
Comments
0 Comments

Poskan Komentar

Bagi pengunjung yang tidak menggunakan akun facebook, silakan berkomentar di sini. Terima kasih atas kunjungan dan respons Anda. :-)

 
Dukungan Teknis : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kang Hermanto - All Rights Reserved
Disponsori oleh Sego Burger dan Protokola Consulting
Dipersembahkan oleh Blogger